Program ini dimaksudkan untuk percepatan peningkatan keaksaraan di Papua dan Papua Barat karena prosentase nya masih tinggi mencapai 34% atau sekitar 650 ribu jiwa penduduk.
"Berdasarkan penelitian di suatu negara atau suatu wilayah yang ke aksaraanya lebih dari 30% rawan konflik,” kata Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI), Kemendikbud Ella Yulaelawati kepada wartawan usai menerima kunjungan delegasi Republik Eritrea,di Jakarta,Jumat (7/6).
Dalam waktu dekat, ungkap Ella, jajaran Direktorat Paudni bersama Pemerintah Provinsi Papua, Papua, Papua Barat dan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) akan mengadakan rapat koordinasi mengimplementasikan percepatan program keaksaraan di wilayah tersebut.
Menurut Ella, saat ini ada enam kabupaten di Papua dan Papua Barat yang akan disasar penuntasan keaksaraannya yaitu Kabupaten Paniai, Yakuhimo, Jayawijaya, Puncak, Jayapura, Tolikara dan Jayapura.
Dijelaskan, sebenarnya Indonesia telah mencapai target penuntasan ke aksaraan secara umum yakni 6,4 juta jiwa namun baru akan dituntaskan sesuai amanat UNESCO pada 2014-2015. Bahkan UNESCO atas keberhasilan pemerintah Indonesia mengentaskan tuna aksara telah memberikan penghargaan King Sejong tahun lalu.
Terkait kedatangan delegasi Eritrea yang difasilitasi Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk Unesco Arief Rahman, melakukan kunjungan belajar ke Indonesia guna melihat dari dekat keberhasilan tuna aksara.
Selama di Jakarta delegasi yang dipimpin G Dimam itu menjungi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sekolah di Jabodetabek dan Bandung.
”Kedatangan delegasi Eritrea ini merupakan bentuk nyata apresiasi badan dunia dan negara lain terhadap program dilakukan Kemendikbud dalam pendidikan masyarakat,khususnya peningkatan dan penuntasan keaksaraan di Indonesia,” kata Arief Rahman.
.jpg)
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !