Press release Sekretariat Kepresidenan RI menyebutkan, kedatangan PM PNG Peter O’neill ini, merupakan kunjungan bersejarah semenjak Peter O’neill terpilih sebagai orang nomor satu di negara yang bertatangga dengan provinsi Papua ini. Antara Indonesia dan PNG terdapat garis perbatasan darat sepanjang 760 Km yang membentang dari Merauke, Bouven Digoel, Pegunungan Bintang, Keerom, dan Kab. Jayapura.
Pertemuan bilateral antara Indoensia-PNG ini, memiliki nilai yang
startegis bagi Indonesia, terutama Provinsi Papua yang selama ini telah
menjalin banyak kerja sama dengan beberapa Provinsi di PNG.
Dalam pertemuan bilateral dimaksud, Presiden Susilo Bambang Yudhyono dan PM PNG Peter O’neill, sepakat mendatangani sebuah babak baru hubungan bilateral yang disebut Comprehensive Partnership between Republik of Indonesia and Papua New Gunea (Kemitraan komprenship antara Indonesia dan PNG).
Dalam konteks kemitraan yang komprensehensif ini, pemerintah pusat menempatkan Provinsi Papua, sebagai ujung tombak di dalam kerjasama di seluruh bidang pembangunan. Pemerintah PNG mengharapkan Indonesia lebih aktif untuk melakukan kerjasama investasi, perdagangan, energi, pendidikan, olah raga, kepemudaan, kebudayaan dengan PNG.
Dalam hal ini, PNG mengharapkan PT.PLN di Kota Jayapura, dapat membangun jaringan listrik ke wilayah PNG, dan kerjasama pertambangan mineral dan energi di wilayah perbatasan RI-PNG.
Selain itu, pemerintah Indonesia menyediakan beasiswa dan pertukaran pelajar, dengan persamaan budaya antara masyarakat PNG dan masyarakat Papua, kerjasama kebudayaaan, kepemudaan, perempuan, dan kelompok-kelompok usaha kecil menengah didorong antara kedua negara.
Terkait
hal itu Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe, mengatakan, ajakan
Presiden kepada Gubernur Papua untuk mendampingi PM PNG merupakan
komitmen pemerintah pusat di dalam semangat otonomi khusus plus, karena
jiwa dari Otsus Plus adalah Provinsi Papua memiliki kewenangan luar
negeri walupaun terbatas untuk membangun kerjasama dengan negara-negara
asing, terutama di kawasan pasifik. Apalagi kenyatannya bahwa selama ini
Provinsi Papua sebenarnya telah menajadi ujung tombak dalam menjalin
hubungan kerjasama antara RI-PNG.
Dalam pertemuan di isitana negara ini, kedua negera sepakat untuk membuka kembali layanan lintas batas tradisonal antara dua negara tersebut. Termasuk penyelesian masalah perbatasan antara negera tidak hanya sekadar menarik menetapkan garis batas antara negara, namun jauh yang lebih penting adalah menempatkan perbatasan negara sebagai bagian dari suatu wilayah negara dengan pengelolaan yang tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang tersusun dalam arah pembangunan jangka panjang di kawasan perbatsaan negera.
“Pemerintah Papua aktif di dalam mengelola pembangunan masyarakat di wilayah perbatasan. Pemda Papua telah mengundang kelompok-kelompok masyarakat PNG untuk studi banding dan kegiatan perdagangan dan investasi dalam skala yang terbatas,” ungkap Lukas Enembe kepada wartawan di Istana Negara Usai Pertemuan itu.
Agenda Strategis
Terhadap kesepakatan baru RI-PNG, dalam payung kemitraan komprensif ini, Gubernur Lukas Enembe telah mengusulkan sejumlah agenda stratgis kepada Presiden RI, antara lain, pengembangan konektivitas guna people to-people contact, meningkatan kerjasama pendidikan melalui pemberikan beasiswa, pengembangan pembentukan sister province/city antara kedua negara, terutama Provinsi Papua dan Provinsi dan Kota di PNG, exchange program antara RI-PNG yang melibatkan pemuda, mahsiwa, pelajar, dan kelompok perempuan, kerjasama dalam bidang olahraga, pemuda, budaya, dan pendidikan, seperti mengundang delagasi-delegasi PNG untuk menghadiri berbagai festival budaya di Indoensia,maupun sebaliknya.
Hal ini guna Pemerintah Provinsi Papua mendorong peningkatan kerjasama perdagangan, dan mendorong anak-anak perbatsan PNG untuk bersekolah di sekolah-sekolah perbat san (boda school) di Papua.
Pertemuan bilateral antara Presiden SBY dan PM PNG Peter O’Neill ini juga sebagai momentum bagi Provinsi Papua untuk melakukan peningkatan kerjasama yang memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Papua.
Di tempat yang sama, Staf khsus Presiden SBY Velix Wanggai menyampaikan, kunjungan PM PNG merupakan kehormatan bagi Pemerintah Indonesia dan memiliki nilai penting dalam kemitraan ke depan. Pertama, disepakati meningatkan hubungan bilateral comprhensifve partenership, dimana PNG sebagai regional player di kawasan pasifik, yang secara konsisten mendukung kedaulatan Indoensia dan mendukung Indonesia aktif di MSG, PIF, Sosut Pacific Dialogue.
“Ini mometum yang baik untuk mengoptimalkan peluang kedua negara,” ungkap Velix.
Dalam pertemuan ini, lanjut Velix, ada 11 Dokumen Kesepakatan (MoU) yang ditanndatangi PM PNG dan RI, yaitu :
1. Perjanjian Batas Negara
2. Diplomatic Eudcatiaon and Traning
3. Extradiction Treaty Between RI-PNG
4. Air Transportition
5. Cooperation on Petrolium and Energy
6. Education and Culture Cooperation
7. Higher Education
8. Youth Cooperation
9. Coopreation Mineral Development
10. Touristism Cooperation
11. Sport Cooperation.
Sumber : Bintang Papua
Dalam pertemuan bilateral dimaksud, Presiden Susilo Bambang Yudhyono dan PM PNG Peter O’neill, sepakat mendatangani sebuah babak baru hubungan bilateral yang disebut Comprehensive Partnership between Republik of Indonesia and Papua New Gunea (Kemitraan komprenship antara Indonesia dan PNG).
Dalam konteks kemitraan yang komprensehensif ini, pemerintah pusat menempatkan Provinsi Papua, sebagai ujung tombak di dalam kerjasama di seluruh bidang pembangunan. Pemerintah PNG mengharapkan Indonesia lebih aktif untuk melakukan kerjasama investasi, perdagangan, energi, pendidikan, olah raga, kepemudaan, kebudayaan dengan PNG.
Dalam hal ini, PNG mengharapkan PT.PLN di Kota Jayapura, dapat membangun jaringan listrik ke wilayah PNG, dan kerjasama pertambangan mineral dan energi di wilayah perbatasan RI-PNG.
Selain itu, pemerintah Indonesia menyediakan beasiswa dan pertukaran pelajar, dengan persamaan budaya antara masyarakat PNG dan masyarakat Papua, kerjasama kebudayaaan, kepemudaan, perempuan, dan kelompok-kelompok usaha kecil menengah didorong antara kedua negara.
Terkait
hal itu Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe, mengatakan, ajakan
Presiden kepada Gubernur Papua untuk mendampingi PM PNG merupakan
komitmen pemerintah pusat di dalam semangat otonomi khusus plus, karena
jiwa dari Otsus Plus adalah Provinsi Papua memiliki kewenangan luar
negeri walupaun terbatas untuk membangun kerjasama dengan negara-negara
asing, terutama di kawasan pasifik. Apalagi kenyatannya bahwa selama ini
Provinsi Papua sebenarnya telah menajadi ujung tombak dalam menjalin
hubungan kerjasama antara RI-PNG.Dalam pertemuan di isitana negara ini, kedua negera sepakat untuk membuka kembali layanan lintas batas tradisonal antara dua negara tersebut. Termasuk penyelesian masalah perbatasan antara negera tidak hanya sekadar menarik menetapkan garis batas antara negara, namun jauh yang lebih penting adalah menempatkan perbatasan negara sebagai bagian dari suatu wilayah negara dengan pengelolaan yang tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang tersusun dalam arah pembangunan jangka panjang di kawasan perbatsaan negera.
“Pemerintah Papua aktif di dalam mengelola pembangunan masyarakat di wilayah perbatasan. Pemda Papua telah mengundang kelompok-kelompok masyarakat PNG untuk studi banding dan kegiatan perdagangan dan investasi dalam skala yang terbatas,” ungkap Lukas Enembe kepada wartawan di Istana Negara Usai Pertemuan itu.
Agenda Strategis
Terhadap kesepakatan baru RI-PNG, dalam payung kemitraan komprensif ini, Gubernur Lukas Enembe telah mengusulkan sejumlah agenda stratgis kepada Presiden RI, antara lain, pengembangan konektivitas guna people to-people contact, meningkatan kerjasama pendidikan melalui pemberikan beasiswa, pengembangan pembentukan sister province/city antara kedua negara, terutama Provinsi Papua dan Provinsi dan Kota di PNG, exchange program antara RI-PNG yang melibatkan pemuda, mahsiwa, pelajar, dan kelompok perempuan, kerjasama dalam bidang olahraga, pemuda, budaya, dan pendidikan, seperti mengundang delagasi-delegasi PNG untuk menghadiri berbagai festival budaya di Indoensia,maupun sebaliknya.
Hal ini guna Pemerintah Provinsi Papua mendorong peningkatan kerjasama perdagangan, dan mendorong anak-anak perbatsan PNG untuk bersekolah di sekolah-sekolah perbat san (boda school) di Papua.
Pertemuan bilateral antara Presiden SBY dan PM PNG Peter O’Neill ini juga sebagai momentum bagi Provinsi Papua untuk melakukan peningkatan kerjasama yang memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Papua.
Di tempat yang sama, Staf khsus Presiden SBY Velix Wanggai menyampaikan, kunjungan PM PNG merupakan kehormatan bagi Pemerintah Indonesia dan memiliki nilai penting dalam kemitraan ke depan. Pertama, disepakati meningatkan hubungan bilateral comprhensifve partenership, dimana PNG sebagai regional player di kawasan pasifik, yang secara konsisten mendukung kedaulatan Indoensia dan mendukung Indonesia aktif di MSG, PIF, Sosut Pacific Dialogue.
“Ini mometum yang baik untuk mengoptimalkan peluang kedua negara,” ungkap Velix.
Dalam pertemuan ini, lanjut Velix, ada 11 Dokumen Kesepakatan (MoU) yang ditanndatangi PM PNG dan RI, yaitu :
1. Perjanjian Batas Negara
2. Diplomatic Eudcatiaon and Traning
3. Extradiction Treaty Between RI-PNG
4. Air Transportition
5. Cooperation on Petrolium and Energy
6. Education and Culture Cooperation
7. Higher Education
8. Youth Cooperation
9. Coopreation Mineral Development
10. Touristism Cooperation
11. Sport Cooperation.
Sumber : Bintang Papua
Tidak ada komentar:
Posting Komentar